Masalah Kemiskinan di Indonesia

A.            Latar Belakang Masalah

                Kemiskinan merupakan suatu masalah bagi Negara-negara di seluruh dunia, kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi bagi Negara berkembang dan Negara maju seperti Inggris dan Amerika. Di Inggris kemiskinan terjadi sekitar tahun 1700 pada masa kebangkitan revousi di Eropa. Amerika Serikat sendiri mengalami kemiskinan pada tahun 1930-an, saat itu ekonomi mereka mengalami depresi dan resesi ekonomi yang hebat namun setelah tiga puluh tahun kemudian mereka tercatat  menjadi Negara Adidaya dan terkaya di dunia.

Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara spesifik kemiskinan di Indonesia. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunanaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena imbas dari para birokrat kurang kompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut.

B.            Pembahasan

                Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.            

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 lalu masyarakat miskin di Indonesia mencapai 13,33 persen atau sebanyak 31,02 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia. Di akhir tahun 2010, jumlah kemiskinan tersebut tentunya tidak jauh berbeda. Ini berarti kemiskinan masih merupakan masalah besar bangsa ini. Bayangkan dengan jumlah penduduk miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang orang miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia yang berpenduduk 26,79 juta orang di tahun yang sama.

1.            Indikator-indikator kemiskinan

                Untuk bisa menjawab dari permasalahan kemiskinan, penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Indikator-indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika adalah sebagai berikut :

-  Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandan, pangan dan papan).

-  Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

- Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga).

- Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

- Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

- Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

- Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

- Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

- Ketidakmampuan dan ketidak tergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

2.            Penyebab kemiskinan  

                Persoalan kemiskinan di Negara berkembang merupakan fenomen global. Karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta ataupun pekerja sosial untuk menangani masalah kemiskinan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang suatu kebijakan pemerintah.

Perlu dibahas tentang macam-macam dan penyebab munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global. Pertama, kemiskinan kebudayaan; biasanya disebabkan adanya kesalahan pada subjeknya. Misalnya malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan sebagainya. Kedua kemiskinan struktural; ini biasanya terjadi disebabkan faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu disebabkan kinerja dari pemerintah di antaranya: pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalisitik, birokrasi yang berbelit, dan sebagainya.

3.            Tantangan Kemiskinan di Indonesia

               

                Masalah kemiskinan di Indonesia erat sekali hubungannya dengan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia yang meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana ditunjukan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia di tahun 2002 yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara Negara-negara ASEAN.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relativ lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (survei sosial ekonomi nasional) pada tahun 2004 menunjukan bahwa sekitar 69,0 persen penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sector pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement,GEM).

Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.

4.            Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan

                Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .

b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.

Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

C.            Kesimpulan dan Saran

                Berdasarkan masalah yang telah dibahas di atas, untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut kita seharusnya paham tentang apa yang dimaksud kemiskinan dan faktor-faktor penting penyebab masalah kemiskinan tersebut. Dan pengentasan kemiskinan tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah saja, tetapi juga harus dibantu oleh sektor lain dan harus dimulai dari diri kita sendiri. Pemerintah pun harus mempunyai program pengentasan kemiskinan yang lebih baik dari yang sudah ada dan diharapkan pemerintah baik di kota atau daerah bisa menjalankan dengan sejujur mungkin tanpa adanya korupsi yang saat ini merajalela. Bila itu bisa terlaksana dengan baik maka dipastikan keadaan ekonomi di Indonesia bisa lebih baik dari sekarang dan penyakit sosial ekonomi ini dipastikan akan berkurang.

Sumber :

-        http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

-        http://lasonearth.wordpress.com/makalah/makalah-kewarganegaraan-kemiskinan/

-        http://www.waspada.co.id/index.php/images/index.php?option=com_content&view=article&id=169458:masalah-kemiskinan-indonesia&catid=25:artikel&Itemid=44